Jika Menang, Cina Kristen Ahok Jadi Ketua Sejumlah Lembaga Keislaman.

JAKARTA (voa-islam.com) - Ketua DPP FPI, Munarman SH memaparkan implikasi jika pasangan Jokowi-Ahok menang lalu menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Ada posisi-posisi penting sejumlah lembaga Islam yang tidak pantas diduduki orang kafir seperti Ahok jika ia menjadi Wagub.

Sebagai salah satu pembicara dalam majelis taqorrub ilallah di Masjid Baiturrahman, Jl. Saharjo no. 100, Jakarta, Munarman menyampaikan 12 tugas ex officio jika Ahok menjadi Wagub DKI Jakarta sesuai Perda No. 32 Tahun 2004.

“Wakil Gubernur DKI itu ex officio artinya karena dia menjabat jadi Wakil Gubernur DKI Jakarta maka otomatis dia menjabat sebagai apa? Saya bacakan berdasarkan Perda No. 32 Tahun 2004, kalau Jokowi Ahok menang, maka Ahok otomatis akan menjadi:

Pertama, Ketua tim pembina usaha kesehatan sekolah.

Kedua, Ketua lembaga kerjasama tripartit.

Ketiga, Ketua Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA). Kalau dia jadi Ketua KOMINDA dia tahu seluruh informasi intelijen, peta gerakan Islam dia tahu, itu bahaya!

Keempat, Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK).

...Ketua Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh (BAZIS). Ini implikasinya apa? Amil zakat itu kan dapat bagian, masa Ahok dapat bagian? Orang kafir itu tidak berhak atas zakat.

Kelima, Ketua Dewan Pembina Jakarta Islamic Center. Hebat ngga?

Keenam, Ketua Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Qur’an. Jadi bayangkan ini!

Ketujuh,  Ketua Badan Pembina Pengembangan Tilawatil Qur’an.

Kedelapan, Ketua Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh (BAZIS). Ini implikasinya apa? Amil zakat itu kan dapat bagian, masa Ahok dapat bagian? Orang kafir itu tidak berhak atas zakat.

Kesembilan, Ketua Dewan Pembina Badan Pembina Perpustakaan Masjid.

Kesepuluh, Ketua Badan Pembina Kordinasi Dakwah Islam (KODI).

Kesebelas, Ketua Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama.

Keduabelas, Ketua Majeli Pembimbing Daerah dan Majelis Pembimbing Daerah Harian Gerakan Pramuka,” papar Munarman di hadapan jamaah yang hadir, pada hari Ahad (15/9/2012).

Ia menambahkan, karena sejumlah posisi itu adalah amanat undang-undang maka mau tak mau Ahok akan menduduki jabatan tersebut. “Jadi itu implikasinya, ini atas dasar undang-undang, walaupun dia tidak mau jadi ketua-ketua ini karena itu undang-undang wajib dia duduk di situ,” imbuhnya.