Sudah berapa lembaga dan ormas yang mendesak pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar bergerak aktif untuk menyelamatkan Muslim Rohingya. Tapi hingga berita ini turun, seperti halnya media nasional (terutama televisi), pemerintah RI, khususnya SBY, pun tak terdengar suaranya.
Rupanya korban pembantaian yang sudah dalam bilangan ribuan–bahkan sebuah lembaga kemanusiaan internasional menyebut angka 20 ribuan–sama sekali tak mengusik presiden negeri ini, juga LSM yang suka teriak HAM. Begitu pula media nasional, terutama televisi. Seakan tak terjadi apa-apa di Myanmar. Kenapa ya? Ke mana hati nurani mereka? Atau lantaran para korban pembantaian ini dari kalangan Muslim, sehingga pada “sariawan”?
Kali ini Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendesak Presiden SBY agar mengambil inisiatif menolong etnis Rohingya dari bahaya pembersihan etnik. Pembakaran perkampungan dan pengusiran atas etnik Rohingya di Provinsi Rakhine, Myanmar, merupakan aksi yang tidak bisa dibiarkan oleh dunia internasional. Demikian dikemukakan Ketua PBNU Slamet Effendy Yusuf dalam siaran persnya di Jakarta, Sabtu (28/7).
Menurut Slamet Effendy, pembiaran terhadap apa yang terjadi di Myanmar seperti selama ini tidak boleh diteruskan. Apa yang terjadi sekarang merupakan puncak perlakuan diskriminatif yang sudah lama berlangsung terhadap etnik Rohingya yang Muslim.
Karena itu, Indonesia sebagai negara yang dituakan di ASEAN maupun Negara Muslim terbesar di dunia seharusnya mengambil inisiatif untuk mengatasi masalah ini. “Sangat tidak elok jika pemerintah Indonesia hanya menjadi penonton dalam persoalan ini (tragedi Muslim Rohingya). Pemerintah Indonesia dalam waktu singkat harus melakukan upaya diplomatik konkret baik secara bilateral maupun multilateral,” katanya.
Praktik pelanggaran atas prinsip kemanusiaan seperti terjadi atas etnik Rohingya harus segera diakhiri. “Dan kami sangat berharap pemerintah RI berperan dalam langkah ini,” ujar Slamet Effendy.
Sementara itu, Ketua Umum PMI Jusuf Kalla juga meminta agar pemerintah lebih berperan dalam menyelesaikan masalah Rohingya. “Kita di PMI bertindak atas nama kemanusiaan, apabila terjadi masalah kemanusiaan pasti sekarang ini akan dibantu,” ujar Jusuf Kalla saat mengunjungi RS PMI Pusat, Jl Kramat Raya, Menteng, Jakarta Pusat. JK mengatakan, “Pemerintah dalam ASEAN harus lebih peka, mestinya koordinasi untuk memprotes itu,” katanya.
JK juga meminta agar Myanmar tak bertindak diskrimninatif apalagi terjadi pembunuhan di kawasan itu. “Kita harus mendukung Rohingya agar pemerintah Myanmar tidak bertindak diskriminatif, apalagi, katakanlah, terjadi pembunuhan. Kita harus memprotes bersama dan memberikan perhatian yang sama ke Myanmar,” katanya.
Seperti halnya JK, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga meminta pemerintah Indonesia aktif dalam mengatasi masalah Muslim Rohingya. Pemerintah diminta mengirim surat protes kepada Pemerintah Myanmar terkait perlakuan atas Muslim Rohingya. Indonesia tidak boleh diam saja. Sebab ada ribuan orang yang menjadi korban kekejaman di negeri tetangga kawasan ASEAN itu.
“Melihat kenyataan tersebut dan sebagai negara beradab, serta dengan mengacu pada alinea ke-3 paragraf ke-4 pembukaan UUD 1945 pemerintah Indonesia tidak boleh diam. Oleh karena itu Bapak SBY selaku Presiden RI agar mengirimkan nota diplomatik, kecaman kepada Pemerintah Myanmar,” kata anggota FPKS, Indra SH, dalam pernyataannya.
Pemerintah juga diminta segera membuat tempat penampungan bagi pengungsi Muslim Rohingya. “Memberikan suaka politik kepada pengungsi Muslim Rohingya yang terlunta-terlunta di penampungan imigrasi Indonesia,” jelasnya.
Indonesia, lanjut Indra, juga perlu mengirimkan bantuan makanan, pakaian, obat-obatan, dan hal lainnya yang diperlukan bagi pengungsi Muslim Rohingya di kamp pengungsian. “Indonesia harus berperan aktif dalam melakukan diplomasi internasional, baik itu di forum ASEAN, OKI dan PBB untuk menekan pemerintah Myanmar menghentikan dan mempertanggungjawabkan tindakannya atas etnis Muslim Rohingya,” jelas Indra. (KbrNet/arrahma/salam-online)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar