Puluhan mahasiswa menggelar aksi peduli Rohingya di Bundaran Mayestik, Medan, Selasa (7/8). Selain mengecam pemerintah Myanmar, mereka juga melakukan penggalangan dana untuk membantu warga muslim Rohingya.
Dalam aksi penggalangan dana yang hanya berlangsung sekitar satu jam, mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Rohingya (Ampera) itu berhasil mengumpulkan Rp 4.724.500. Uang itu dikumpulkan dari para pengguna jalan yang melintas di Bundaran Mayestik Medan.
Para mahasiswa membawa spanduk dan poster yang berisi kecaman terhadap perlakuan pemerintah Myanmar terhadap masyarakat muslim etnis Rohingya. Seperti diketahui, penduduk muslim dari etnis Rohingya di Provinsi Rakhine (Arakan), Myanmar, telah menjadi korban konflik sejak 1978. Korban jiwa diperkirakan sudah ribuan orang. Sebagian di antara warga Rohingya mengungsi ke negara lain, termasuk ke Indonesia.
"Kami mengutuk pembantaian dan intimidasi terhadap etnis Rohingya di Myanmar. Tragedi ini bukan konflik horizontal melainkan vertikal dengan pemerintah Myanmar dan merupakan pelanggaran HAM berat, karena itu PBB harus menindak tegas Myanmar," kata Koordinator Aksi, Riko Putra Tanjung.
Mereka juga mendesak pemerintah Myanmar memberikan status kewarganegaraan kepada etnis Rohingya. "ASEAN harus bertanggung jawab atas tragedi Myanmar dan mengeluarkan negara ini dari keanggotaan," sebut Riko.
Lebih lanjut mereka meminta pemerintah Indonesia ikut membantu menciptakan perdamaian di Myanmar. "SBY harus mengambil sikap tegas dalam diplomasi internasional dan regional," pungkas Riko.
Dalam aksi penggalangan dana yang hanya berlangsung sekitar satu jam, mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Rohingya (Ampera) itu berhasil mengumpulkan Rp 4.724.500. Uang itu dikumpulkan dari para pengguna jalan yang melintas di Bundaran Mayestik Medan.
Para mahasiswa membawa spanduk dan poster yang berisi kecaman terhadap perlakuan pemerintah Myanmar terhadap masyarakat muslim etnis Rohingya. Seperti diketahui, penduduk muslim dari etnis Rohingya di Provinsi Rakhine (Arakan), Myanmar, telah menjadi korban konflik sejak 1978. Korban jiwa diperkirakan sudah ribuan orang. Sebagian di antara warga Rohingya mengungsi ke negara lain, termasuk ke Indonesia.
"Kami mengutuk pembantaian dan intimidasi terhadap etnis Rohingya di Myanmar. Tragedi ini bukan konflik horizontal melainkan vertikal dengan pemerintah Myanmar dan merupakan pelanggaran HAM berat, karena itu PBB harus menindak tegas Myanmar," kata Koordinator Aksi, Riko Putra Tanjung.
Mereka juga mendesak pemerintah Myanmar memberikan status kewarganegaraan kepada etnis Rohingya. "ASEAN harus bertanggung jawab atas tragedi Myanmar dan mengeluarkan negara ini dari keanggotaan," sebut Riko.
Lebih lanjut mereka meminta pemerintah Indonesia ikut membantu menciptakan perdamaian di Myanmar. "SBY harus mengambil sikap tegas dalam diplomasi internasional dan regional," pungkas Riko.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar