data-config="{'skin':'skins/scmGreen/skin.css','volume':100,'autoplay':true,'shuffle':false,'repeat':1,'placement':'top','showplaylist':false,'playlist':[{'title':'Nurul Musthofa-Ya Dzaljalali Wal Ikram ','url':'http://www.youtube.com/watch?v=_eV6T3hpwEA'},{'title':'Nurul Musthofa-Ya Robbi Sholli Ala Muhammad','url':'http://www.youtube.com/watch?v=2vwjFDiMhv0'}]}" >


Senin, 11 Maret 2013

Diskusi Habib Rizieq dengan Perwira TNI AD Soal Negara Demokrasi.

Suatu ketika datanglah sejumlah perwira menengah dari Pusat Teritorial TNI Angkatan Darat ke Markaz FPI di Jalan Petamburan, Jakarta Pusat. Dipimpin oleh seorang komandannya berpangkat Kolonel, mereka diterima oleh Ketua Umum FPI Habib Rizieq Syihab yang ditemani Ketua DPP FPI Bidang Nahi Munkar, Munarman.

Salah satu topik pembicaraan mereka adalah soal demokrasi. Kepada Habib Rizieq, perwakilan perwira menengah itu berbicara, "Habib, kita bersyukur negara kita ini adalah negara demokrasi". Mendengar ungkapan itu Habib Rizieq kemudian bertanya, "Dari mana dasarnya Anda mengatakan bahwa negara ini adalah demokrasi?". Lalu perwira itu menjawab sila keempat Pancasila adalah dasar demokrasi di Indonesia.

Habib Rizieq kemudian meminta agar para perwira itu membaca sila keempat Pancasila. Dibacalah, "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan". Kemudian, Habib Rizieq bertanya, "Anda yakin ini adalah dasar untuk demokrasi berlaku di Indonesia?". Perwira itu menjawab, "Ya, saya yakin ini adalah landasan idiil, lebih tinggi dari landasan konstitusionil."

Kemudian, dibacalah lagi sila keempat Pancasila itu. ""Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan". Habib Rizieq bertanya, "Itu kan permusyawaratan, lalu perdemokrasiannya di mana?".

Mendengar pertanyaan ini, para perwira TNI AD itu bingung. Mereka kemudian bertanya perbedaan musyawarah dengan demokrasi.

"Pertanyaan inilah yang saya tunggu," kata Habib Rizieq menceritakan dialognya dengan sejumlah perwira TNI dalam peluncuran buku "Wawasan Kebangsaan Menuju NKRI Bersyariah", di Istora, Senayan, Jakarta, Kamis sore (7/3/2013) lalu. Habib Rizieq tak menyebut nama perwira yang datang ke markaznya itu.

Menurut Habib Rizieq, musyawarah berbeda dengan demokrasi. Di dalam Islam, musyawarah (syuro) adalah perintah Allah Swt yang termaktub dalam Al-Quran, “wasyawirhum fil amri” dan “wa amruhum syuro baynahum”. Bahkan tradisi syuro menjadi identitas seorang mukmin. Sebaliknya, tidak ada perintah Allah dalam Al-Quran yang menyuruh umat Islam untuk berdemokrasi.

Dalam pelaksanaannya, musyawarah tidak boleh membicarakan hal-hal yang telah ditetapkan hukumnya oleh Allah SWT. Musyawarah hanya membincangkan hal-hal yang bersifat teknis dan mubah saja. Sementara dalam demokrasi, semua hal bisa dibicarakan dan diambil voting. Hukum halal bisa berubah menjadi haram, sementara haram bisa menjadi halal. Permufakatan di dalam musyawarah tidak mungkin menghasilkan kemaksiyatan, sementara dalam demokrasi melalui mekanisme voting bisa menghasilkan permufakatan kemaksiyatan.

Jika ada kesamaan antara musyawarah dengan demokrasi, harus dipahami bahwa ada kesamaan bukan berarti sama. Perintah musyawarah turun melalui Al-Quran pada abad ketujuh pada masa Rasulullah, sementara konsep demokrasi dirumuskan pada abad pertengahan setelah revolusi Perancis di awal abad 19. Ada rentang waktu 12 abad.

"Kalau ada yang menyontek, tentu saja yang belakangan menyontek pendahulunya," kata Habib

Habib Rizieq menegaskan yang terjadi saat ini adalah perang terminologi. Kaum sekuler mengklaim NKRI adalah negara demokrasi. "Jika hal ini diterima, akibatnya sangat fatal," lanjutnya.

Jika umat Islam menyetujui negara ini adalah negara demokrasi, maka kaum sekuler dengan mudah akan mengatakan yang menginginkan syariat Islam harus keluar dari NKRI. Padahal, logika ini bisa dibalik. Jika dikatakan bahwa negara ini adalah negara musyawarah, dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa, maka siapapun yang menolak hukum Tuhan Yang Maha Esa harus keluar dari NKRI.

Penjelasan Habib Rizieq inilah yang akhirnya pada akhir diskusinya membuat delegasi Puster TNI AD bersepakat dengan FPI. “Kami dari Puster, setuju dengan FPI. Indonesia adalah negara musyawarah bukan negara demokrasi,” pungkas Habib menirukan ucapa perwira itu.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar