Front Pembela Islam (FPI) pun rutin menuai sorotan, pro dan kontra. Yang pro aksi sweeping ormas militan pimpinan Habib Rizieq Shihab itu menilai, memang harus ada ormas bergaris keras guna menekan kemaksiatan, terlebih di bulan Ramadan.
Sedang yang kontra, menganggap bukan urusan FPI melakukan sweeping. Karena laskar FPI bukan aparat hukum.
Bagaimana kebijakan pimpinan FPI terutama di Jakarta terkait isu panas ini? Berikut petikan wawancara wartawan JPNN, Natalia Laurens dengan Ketua DPD FPI DKI, Habib Salim Bin Umar Al Attas di kantor Humas Polri, Jakarta, kemarin (27/7).
Apa yang melatarbelakangi FPI melakukan sweeping?
Bukan. Selama ini memang ada pro dan kontra terhadap FPI. Tapi selama Polda dipimpin oleh Pak Timur Pradopo sampai menjadi Kapolri, dengan pak Untung Rajab jadi Kapolda kami tidak ada sweeping terhadap hiburan malam. Kita koordinasi dengan kepolisian, mereka lah yang bekerja berdasarkan hasil laporan dari kami. Kami tidak wajib sweeping. Kita hanya bantu agar kesucian di bulan Ramadhan tetap terjaga. FPI sudah 3 tahun tidak sweeping.
Lalu kenapa ada sweeping oleh FPI di Bandung?
Itu karena di sana tidak ada Perda seperti di Jakarta. Itu gerakan masyarakat, dibantu FPI dan kepolisian. Barang buktinya miras. Itu diambil dan disita dari gudangnya. Polisi yang bekerja sendiri, kita hanya membantu. Kita enggak ada sweeping selagi Polri dan Satpol PP kerjanya rapi. Apalagi pemerintah. Kalau pemerintah sudah rapi, enggak ada gangguan saat ibadah, enggak ada tempat maksiat, sudah tenang FPI. Enggak usah dibubarin juga bubar sendiri.
Kapan diputuskan kalau FPI tidak akan ada sweeping?
Dalam rapat di DPP kita. Sudah diputuskan tidak ada sweeping. Kalau ada masyarakat yang lapor ke kita mengenai tempat maksiat dan hiburan malam yang buka saat bulan puasa ya kita harus memberikan informasi melalui surat pada yang terkait seperti kepolisian dan satpol PP. Ternyata kalau dalam 7x24 jam tidak ada tanggapan kita kirim surat kembali ke Polres, Mabes Polri, bahkan ke tingkat camat dan lurah, walikota dan gubernur. Kalau itu pun tidak juga ditanggapi nanti masyarakat yang turun dan FPI back up.
Itu kan hasil rapat di DPP FPI. Berarti itu berlaku untuk semua daerah?
Ya itu berarti jangan bertindak sendiri. Harus ada koordinasi dengan pihak kepolisian, memberikan masukan, bahwa ini lho pak laporan masyarakat. Kalau di DKI begitu, karena ada perdanya. FPI ini tidak ada hak untuk men-sweeping. Yang sweeping adalah pihak kepolisian. Kalau situ (polisi) kerja bener, kita (FPI) aman, baca Yassin, Qur"an, zikir.
Anda menjamin sampai akhir Ramadan ini tidak ada sweeping dari FPI?
Kita lihat nanti. Setelah hasil investigasi, hasil daripada monitoring kita di lapangan. Selama ini kan ada masukan-masukan seperti ada sms dari masyarakat. Ini juga kita sesalkan, kenapa masyarakat kok lapor ke kita bukan ke polisi.
Saya pernah dapat sms dan surat, bahwa ada rumah makan padang, buka jam 10 pagi. Lah kok ke kita lapornya? bukan ke camat atau lurah. Nanti kalau kita tegur, kita disalahkan. Ini kan bukan tugasnya FPI. Sweeping juga bukan tugasnya FPI. Kita hanya memberikan informasi, itu (warung makan) buka lho dan melanggar perda. Jadi kita minta ketegasan perda.
Anda yakin FPI hanya memback up saja sweeping ini? Daerah lain bagaimana selain DKI?
Nah kalau daerah lain bukan tanggung jawab saya. Saya kan di DPD DKI. Daerah-daerah lain mungkin pas puasa belum ada perda Bupati atau perda Walikota. Kalau di DKI kan sudah ada perda gubernur, jam 10 buka, jam dua harus tutup. Lewat dari itu, kena sanksi. Dan banyak yang tempatnya disegel, banyak yang ijinnya dicabut oleh pariwisata. Itu yang kita dukung pemerintah selama ini.
Selama ini semua orang beranggapan FPI yang melakukan sweeping?
Saya sudah katakan di mana-mana termasuk pada Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Rikwanto, saya katakan, ini ada oknum FPI. Misalnya tahun 2004 dulu merusak tempat maksiat atau miras. Nah itu yang ditayangkan di media. Ditonjolkan. Tapi yang waktu kita baik, dan nego diawal agar ditutup kok enggak ditayangkan. Kita jadinya dikira preman. Kalau yang ditayangkan sekarang, itu sudah lama. Saya kan sudah bilang, kami tiga tahun tidak sweeping.
Sebagian kalangan masyarakat memandang negatif pada FPI karena menilai FPI selalu jadi pelaku sweeping anarkis. Bagaimana tanggapan Anda?
Kalau FPI di masyarakat kan memang ada yang pro dan kontra. Itu biasa. Anggap aja kayak orang pada umumnya, ada yang demen sayur asem, ada yang demen sop. Kita enggak usah pusing. Yang penting kerja, jaga negara ini dengan baik.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar