data-config="{'skin':'skins/scmGreen/skin.css','volume':100,'autoplay':true,'shuffle':false,'repeat':1,'placement':'top','showplaylist':false,'playlist':[{'title':'Nurul Musthofa-Ya Dzaljalali Wal Ikram ','url':'http://www.youtube.com/watch?v=_eV6T3hpwEA'},{'title':'Nurul Musthofa-Ya Robbi Sholli Ala Muhammad','url':'http://www.youtube.com/watch?v=2vwjFDiMhv0'}]}" >


Sabtu, 02 November 2013

Profil Ketum FPI Baru: Habib Muhsin bin Ahmad Al-Attas,Murid Waliyullah Kiai Hasan Asy'ari (Mbah Mangli Magelang)


Ada sebuah kaidah yang mengatakan almuhafazhatu bil qadimishshalih wal akhdzu bil jadidil ashlah, kita melestarikan hal-hal baik dan mengambil hal-hal baru yang lebih baik. Kaidah ini juga kita terapkan dalam perjuangan dakwah kita.

Habib Muhsin bin Ahmad Al-Attas, figur kita kali ini, lahir di Desa Grabak,Magelang, 1963. Sebagaimana anak-anak sebayanya, ia memulai pendidikan formalnya dari SD dan SLTP di sekitar tempat tinggalnya. Selepas SLTP, ia masuk KMI (Kulliyatul Mu’allimin Islamiyyah) Pesantren Gontor,Ponorogo,, Jawa Timur. Beberapa tahun kemudian,beliau pun berkesempatan menimba ilmu ke Timur Tengah.

Seabrek aktivitas dakwah kini beliau jalani secara intens. Di FPI, yang terbilang sebagai basis organisasinya sejak awal,di MUI kota Depok, di FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama),bahkan
kini beliau menjadi panglima sebuah organisasi yang bergerak dalam usaha-usaha menentang tindak pidana korupsi (Laki Pejuang 45 Anti Korupsi).

FPI: Bukan Penegak Hukum

Beberapa tahun silam, ayah empat anak ini dipercaya menjadi ketua Dewan Majelis Syura, sebelum akhirnya posisinya digantikan oleh K.H. Abdul Hamid Baidlowi dari Lasem, salah seorang kiai sepuh dalam lingkungan NU yang abahnya KH Baidlowi termasuk perintis NU bersama KH Hasyim Asy'ari.

Habib Muhsin banyak bertutur tentang kiprah FPI di tengah-tengah umat, sekaligus menjawab sejumlah pandangan miring tentang FPI. Berikut sebagian penuturannya:

Seiring dengan gerakan reformasi yang membawa angin segar pada perubahan yang semakin membuka lebar ruang kebebasan dalam berserikat, ditambah adanya keprihatinan dengan merebaknya kezhaliman, FPI pun berdiri. Sejak awal berdirinya, Agustus 1998, respons dari berbagai pihak terasa cukup baik.

“Kita sempat dituduh underbouw Soeharto. Sampai Soeharto wafat, FPI tetap berdiri tegak. Kita juga dianggap binaan parpol atau militer, misalnya isu- isu yang santer yang mengatakan
bahwa FPI itu binaan Wiranto.

Kenyataannya, ketika mereka semua telah lengser, FPI tetap berjalan di jalannya secara istiqamah tanpa terpengaruh sedikit pun dengan pergolakan di panggung perpolitikan atau pergantian jabatan yang terjadi di kalangan militer. Nyata sudah,semuanya tak terbukti, masyarakat pun dapat menilai dengan terus berputarnya waktu.”

Sebagai organisasi kemasyarakatan resmi, FPI membuka lebar-lebar pintu interaksi dengan siapa pun:pemerintah, aparat hukum, politisi, dan sebagainya. FPI tidak dekat dengan mereka, dalam artian tidak selalu memiliki kaitan emosional yang searah
dengan mereka semua itu, tapi jauh pun, dalam artian berseberangan di segala hal, juga tidak. Semuanya serba situasional, berdasarkan garis perjuangan dakwah FPI.

Sewaktu Milad I FPI di Ciputat, 1999, waktu itu panglima TNI Wiranto hadir, sehingga semua jajaran di bawahnya ikut hadir, termasuk SBY, yang saat itu masih aktif di militer. Kejadian itu acap dijadikan bumbu gosip tak sedap di balik berdirinya FPI.

Setelah Wiranto turun dari jabatannya,FPI tak terpengaruh apa-apa, bahkan semakin melebarkan sayap dakwahnya. Kini saat SBY sudah menjadi presiden, FPI pun kerap berseberangan pandangan dengannya.

“Saat peringatan Milad I FPI itu, Kapolda DKI Jakarta juga hadir saat itu. Tak masalah, karena kita memang selalu berusaha menjalin hubungan baik dengan pihak kepolisian. Kita undang mereka. Tapi kalau karena itu kita dikatakan binaan polisi, nyatanya dalam beberapa kesempatan kita pun berseberangan keras dengan mereka.”

Harus dipahami, FPI memang bergerak dalam wilayah penegakan hukum, tapi FPI tidak memposisikan diri sebagai penegak hukum. Aparat penegak hukum, itu domain pemerintah, penegak hukumnya, seperti kepolisian dan instansi-instansi penegak hukum
lainnya.

FPI adalah gerakan masyarakat yang ingin agar penguasa menegakkan hukum dengan sebenarnya. Sehingga dalam sepak terjangnya, FPI selalu berupaya dengan mengingatkan, mengimbau, menyurati, dan seterusnya. Ini adalah bentuk penekanan masyarakat untuk penegakan hukum itu sendiri. Yang
sering kali terjadi, ketika penegakan hukum terasa lemah, akhirnya
masyarakatlah yang turun.

Sebenarnya, kalau penegakan hukumnya kuat, masyarakat tak perlu bereaksi. Ini semacam hukum asap dan api. Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api.

“Suatu ketika, FPI pernah menggerebek gedung tempat perjudian, kemudian semua barang buktinya kita serahkan ke kepolisian.
Itu pun setelah sebelumnya kita melewati proses yang panjang, lewat pelaporan, pelampiran bukti-bukti awal, dan sebagainya. Karena tidak juga bergerak, entah karena alasan apa, masyarakat yang akhirnya bergerak. Ini kan semestinya harus dilihat sebagai bentuk partisipasi masyarakat untuk membantu polisi dalam menegakkan hukum.

FPI memiliki hubungan yang intens dengan para ulama, terutama para ulama sepuh. Contohnya, dengan Kiai Abdullah Faqih (alm.) dari Langitan.Hubungan FPI sangat hangat dengan beliau. Semasa hidupnya, beliau terus memberi spirit perjuangan untuk FPI, terutama ketika FPI dicoba digembosi oleh beberapa oknum warga nahdliyin yang aktivis liberal yang menuduh bahwa FPI itu Wahabi. Atas masukannya pula, K.H. Hamid Baidlowi Lasem kini menjadi anggota Dewan Syura di DPP FPI. FPI pun menyambut baik masukan dari ulama sepuh kita ini.”

FPI menyadari, hidup dan bergerak di tengah-tengah masyarakat membuat mereka dari waktu ke waktu harus terus membangun interaksi dengan berbagai pihak. Adanya berbagai komunikasi lintas sektoral yang dilakukan FPI itulah yang kerap disalahartikan dan bahkan dijadikan bahan isu-isu yang tak berdasar oleh sementara pihak yang tak menyukai sepak terjang dakwah FPI.

Mengenai adanya oknum-oknum dalam tubuh FPI, pengurus pusat
sangat terbuka untuk menerima masukan dan laporan dari masyarakat, yang penting ada bukti otentik. Jangan hanya laporan lisan. Kalau ada bukti, pengurus akan cepat memprosesnya
secara tegas dan profesional,berdasarkan aturan main internal
organisasi FPI.

Arimatea: Imunisasi Pemikiran bagi
Umat

Meski sangat intens terlibat di FPI, Habib Muhsin juga aktif dalam
berbagai aktivitas dakwah lainnya. Di antaranya, ia sempat menjadi ketua Forum Arimatea, sebuah organisasi yang bergerak di bidang pendidikan umat dalam membendung arus pemurtadan. Tentang Arimatea dan garis perjuangannya, berikut penuturannya:


Pilihan garis perjuangan yang diambil Arimatea sangat dibutuhkan bagi umat. Dalam Al-Qur’an disebutkan, wa lan
tardha ‘ankal yahud wa lan nashara hatta tattabi’a millatahum (sekali-kali tidaklah kaum Yahudi dan Nasrani itu akan ridha denganmu hingga kamu mengikuti millah mereka). Kata-kata
millah di sini bermakna umum, bukan hanya agama, tapi juga pola pikir, adat- istiadat, gaya hidup, perilaku sosial, dan sebagainya.

Ini harus dipahami masyarakat, mengapa ayat itu menggunakan kata millatahum (millah mereka), bukannya dinahum, agama mereka. Kalau pada masalah din, berarti cakupan penekanannya hanya masalah aqidah. Tapi kalau millah, lebih luas dari itu.

“Di sinilah garis perjuangan Arimatea, yang ingin berkiprah di tengah masyarakat, baik lewat diskusi-diskusi,pelatihan-pelatihan, penyebaran media digital, maupun yang lainnya. Arimatea
membuat program imunisasi bagi masyarakat, yaitu imunisasi pemikiran bagi umat dari virus-virus pemurtadan.Aktivis dakwah pada bidang ini memang masih relatif kurang. Kita juga mendorong agar di pesantren-pesan tren ada satu sub materi kurikulum khusus tentang perbandingan agama.”

Saatnya Bersatu

Desa kelahiran Habib Muhsin berdekatan dengan Desa Mangli,
Magelang, Jawa Tengah, yang terkenal dengan ketokohan Kiai Hasan Asy’ari, atau termasyhur dengan Mbah Mangli. Seminggu sekali, di waktu kecilnya itu, tiap Ahad pagi ia bersama ayahnya
menghadiri pengajian Kiai Mangli.Perjalanan ditempuh dengan berjalan kaki sekitar lima sampai enam kilometer, karenanya sebelum subuh ia harus sudah berangkat. Ribuan orang hadir saat itu. Suasana ruhaniyah di majelis yang bertempat di areal pegunungan yang tinggi itu sangat terasa indah baginya.

Putra kelima dari enam saudara sekandung putra pasangan Ibu
Zahriyah dan Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ini menamatkan pendidikan enam jenjang kelasnya di Gontor selama lima tahun. Lepas dari Gontor, ia ikut mengajar pada salah satu madrasah di kampung kelahirannya, yang didirikan salah seorang pamannya dari ibu, yang lulusan Madinah.

Semangat belajarnya yang ingin meneruskan pelajaran hingga ke Timur Tengah membawa langkah kakinya hingga beliau berangkat ke Jakarta untuk mencari beasiswa kuliah di sana. “Di sela-sela usaha saya ingin mendapatkan beasiswa dari King Saud University Riyadh, saya pun mengambil diploma satu pengajaran bahasa Arab di LIPIA selama satu tahun. Setelah itu barulah saya mendapat panggilan dari Arab Saudi, sekitar akhir 1989 atau awal 1990.”

Di sana pendidikan beliau jalani selama lima tahun, setahun pertama untuk mengikuti matrikulasi persamaan kurikulum sebelum efektif masuk kuliah di Fakultas Pendidikan jurusan Agama Islam.

Universitas di Riyadh ini merupakan perguruan tinggi yang umum, tidak sebagaimana di Universitas Islamiyah di Madinah, yang cenderung doktriner ala paham Wahabi. Sehingga justru ketika
mengambil penjurusan, mahasiswa dipersilakan untuk memilih kajian berbagai madzhab yang ada di dunia Islam. Karenanya, saat mengambil mata kuliah ushul fiqh, misalnya, ia memilih
kelas Dr. Husein Turturi asal Palestina, yang bermadzhab Syafi’i.

Habib Muhsin menyampaikan sejumlah harapannya seputar dunia dakwah saat ini.

“Saya kira, kini sudah saatnya umat Islam, terutama para tokohnya, merapatkan barisan demi persatuan umat yang kokoh.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar