Pemerintah menyatakan: Subsidi BBM telah menyebabkan defisit APBN, Kenyataannya:
1. Subdidi BBM di APBN 2013 hanya Rp
Rp193,8 triliun atau sekitar 12% dari total APBN. Faktanya, anggaran
untuk membiayai aparatus negara mencapai 79% dari APBN. Sementara untuk
membayar gaji pegawai mencapai 21%.
2. Setiap tahun APBN juga dibebani oleh
pembayaran cicilan utang dan bunganya. Untuk tahun 2012, porsi
pembayaran utang mencapai Rp113,2 triliun. Pada APBN 2013, anggaran
pembayaran utang mencapai 21%. Padahal, sebagian besar utang itu tidak
pernah dinikmati oleh rakyat.
3. Pemborosan anggaran justru banyak
dilakukan oleh pejabat negara: gaji Presiden SBY mencapai US$ 124.171
atau sekitar Rp 1,1 miliar per tahun (tertinggi ketiga di dunia);
anggaran perjalanan dinas para pejabat negara Rp 21 triliun.
4. Biaya pidato SBY untuk merespon HUT
Kemerdekaan sebesar Rp 1,2 milyar; anggaran untuk parkiran kendaraan
roda dua di Istana mencapai Rp12,3 miliar, anggaran untuk 12 staf
kepresidenan senilai Rp 27,5 miliar (tahun 2012), dan lain-lain.
(Sumber: FITRA)
5. Presiden SBY menghabiskan Rp 839 juta
hanya untuk urusan bajunya.Sementara anggaran furniture Istana Negara
mencapai Rp 42 miliar setiap tahunnya. Untuk penyusunan pidatonya saja,
Presiden SBY pun harus menggerus dana APBN sebesar Rp1,9 milyar.
Sedangkan untuk kebutuhan pengamanan pribadi, presiden SBY juga
menggelontorkan uang APBN sebesar Rp52 milyar. (Sumber: FITRA).
6. Setiap tahunnya pemerintahan SBY
memboroskan anggaran sebesar Rp 300 trilyun. Sebagian besar pemborosan
itu terjadi untuk melayani pejabat, seperti pembiayaan baju seragam,
biaya makan dan minum perjalanan dinas, dan fasilitas kebutuhan pejabat.
(Sumber: FITRA).
7. Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK), selama tujuh tahun kepemimpinan Presiden SBY, sedikitnya
Rp 103 triliun uang negara disalahgunakan atau dikorupsi. (Sumber:
FITRA).
8. Tingkat kebocoran APBN masih sangat
tinggi. Menurut FITRA, tiap tahun kebocoran APBN mencapai 30%. Artinya,
jika total APBN mencapai Rp 1600 triliun, berarti ada Rp 320-an triliun
uang negara yang menguap tidak jelas.
9. Pada kenyataannya, pembengkakan
pengeluaran APBN 2013 tidak hanya berasal dari faktor subsidi, tapi
dimungkinkan pula oleh risiko fiskal yang membesar, pembayaran utang
yang lebih banyak karena depresiasi rupiah, atau pos lainnya.
10. Ketika subsidi BBM terus meningkat,
penerimaan negara dari sektor migas juga meningkat. Pada tahun 2005,
penerimaan migas baru mencapai Rp 138,9 triliun. Lalu, pada tahun 2010
penerimaan menjadi Rp 220 triliun. Tahun 2012 lalu, penerimaan migas
mencapai 265,94 Triliun.
11. Menurut Ahmad Erani Yustika, ekonom
dari INDEF, selama kurun 2005 hingga 2010, persentase subsidi energi
terhadap penerimaan migas baru mencapai 64% (minyak sebesar 44% dan
listrik 20%). Persentase yang sangat tinggi tercatat pada 2005 yang
mencapai 75,2% dan 2008 sebesar 77,2%.
Pemerintah menyatakan: subsidi
BBM salah sasaran dan hanya dinikmati oleh segelintir kaum kaya. Menurut
pemerintah, sekitar 70% subsidi BBM justru dinikmati kaum
kaya. Bantahannya:
12. Hasil kajian KEN menyatakan, subsidi
BBM hanya dinikmati 12 persen masyarakat miskin (29 juta jiwa) dan 28
persen masyarakat rentan (70 juta jiwa).60 persen subsidi BBM dinikmati
kalangan mampu dan kaya (150 juta jiwa).Pertanyaannya: benarkah kalangan
mampu dan kaya di Indonesia mencapai 150 juta jiwa? Apa ukuran KEN
menyebut 150 juta jiwa Indonesia itu kaya dan mampu.
13. Kajian dan penelitian ECONIT justru
menemukan fakta berbeda. Menurut ECONIT, 65% BBM bersubsidi dinikmati
oleh keluarga berpendapatan 4 USD (Dollar AS) ke bawah. Sementara
sisanya dinikmati oleh keluarga berpendapatan 4 USD ke atas.
14. Penelitian Fraksi PDI Perjuangan di
DPR juga menemukan kesimpulan berbeda. Menurutnya, BBM bersubsidi
dikonsumsi oleh sebanyak 64 persen kendaraan bermotor dan mobil sebanyak
36 persen. Kita tahu, motor bukan lagi barang mewah di Indonesia. Sudah
begitu, banyak rakyat miskin menggantungkan hidup dari profesi sebagai
tukang ojek.
15. Selain itu, konsumen BBM bersubsidi
bukan hanya sektor transportasi.Dalam Peraturan Presiden No. 15 Tahun
2012 Tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar
Tertentu, antara lain, disebutkan: pengguna BBM bersubsidi juga meliputi
nelayan dan pembudi daya ikan skala kecil, usaha pertanian kecil dengan
luas maksimal 2 hektar, usaha mikro (UMKM), dan pelayanan umum seperti
krematorium. Artinya, jika BBM dinaikkan, sektor usaha kecil ini akan
ambruk.
Indonesia adalah negara yang kaya
sumber energi. Kita punya cadangan minyak, gas, dan batubara yang
melimpah. Lantas, kenapa negara ini seakan mengalami krisis energi?
16. Produksi minyak mentah siap jual
(lifting) nasional terus menurun. Sebelum SBY berkuasa pada tahun 2004,
lifting minyak masih berkisar 1,4 juta barel perhari. Namun, pada akhir
2011 lalu, produksi minyak Indonesia hanya 905.000 barel perhari.
Bahkan, pada tahun 2012 ini, produksi minyak cuma berkisar 890.000 barel
perhari.
17. Penyebab turunnya produksi minyak
mentah Indonesia adalah produksi minyak Indonesia mengandalkan
sumur-sumur tua dan kurangnya minat pemerintah untuk berinvestasi di
sektor eksplorasi minyak.
18. Indonesia sebetulnya masih punya
cadangan minyak. Menurut Kurtubi, cadangan minyak kita masih berkisar 50
miliar hingga 80 miliar barel.Seharusnya, kata Kurtubi, Indonesia
sanggup memproduksi minyak 1,5 juta barrel per hari. Akan tetapi, karena
ketidakmampuan pemerintah, maka kemampuan kita hanya 890.000 barel per
hari.
19. Produksi minyak Indonesia sebagian
besar dikuasai oleh produksi asing.Data Kementerian ESDM tahun 2009
menyebutkan, pertamina hanya hanya memproduksi 13,8%. Sisanya dikuasai
oleh swasta asing seperti Chevron (41%), Total E&P Indonesie (10%),
Chonoco-Philips (3,6%) dan CNOOC (4,6%). Data ini tidak berbeda jauh
dengan temuan Indonesian Resource Studies (IRESS), bahwa Pertamina
memproduksi hanya 15 persen dan 85 persen diproduksi oleh asing.
20. Tata kelola migas saat ini, yang
masih mengacu pada UU nomor 22 tahun 2001 tentang Migas, sangat
merugikan negara. Akibat UU migas yang sangat liberal itu, sebagian
besar kekayaan migas Indonesia jatuh ke tangan korporasi asing. Sudah
begitu, hasil produksinya pun dijual dengan harga murah ke luar negeri
seperti dalam kasus gas (kasus LNG Tangguh).
21. Selain itu, akibat tata kelola migas
yang tidak benar, Indonesia juga dibebani oleh biaya cost recovery yang
terus meningkat tiap tahunnya.Bayangkan, pemerintah setiap tahun harus
membayar sekitar Rp 120 triliun hanya untuk cost recovery.
22. Seharusnya, ketika harga minyak dan
gas dunia naik, seharusnya perusahaan atau kontraktor migas di Indonesia
menikmati rejeki nomplok berupa “windfall profit”. Sayangnya,
pemerintah Indonesia belum berani memberlakukan windfall profit tax
kepada korporasi atau kontraktor asing tersebut.
Belakangan banyak pihak yang
menuding, ada kepentingan asing di balik kenaikan harga BBM ini.
Terutama untuk meliberalkan sektor hilir migas Indonesia.
23. Sejak tahun 2008, Organisasi
Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi (OECD) sudah “mengejar-ngejar”
pemerintah Indonesia agar memastikan penghapusan subsidi BBM. Lalu, pada
1 November 2010, Sekjend OECD Angel Gurria menemui sejumlah Pejabat
Tinggi Indonesia, termasuk Wapres Boediono dan Menkeu Agus Martowardoyo.
Di situ, OECD berusaha menyakinkan pemerintah Indonesia agar segera
menghapus subsidi BBM dan listrik hingga 2014.
24. Dalam forum G-20 di Pittsburgh (2009)
dan Gyeongju (2010), proposal penghapusan subdisi BBM makin gencar
disuarakan. Di Pittsburgh, G20 memaksa negara anggotanya, termasuk
Indonesia, segera menghapus subsidi BBM secara bertahap. Di Gyeongju,
Korea Selatan, Pemerintah Indonesia menjanjikan akan melaksanakan
penghapusan subdisi energi, khususnya BBM dan TDL, dimulai pada tahun
2011.
25. Pada saat yang bersama, desakan
serupa juga gencar dilakukan oleh lembaga seperti IMF, Bank Dunia, USAID
dan ADB. Lembaga-lembaga tersebut memaksa pemerintah Indonesia segera
menghapus subsidi energi paling lambat tahun 2014. Dengan demikian,
terkait rencana penghapusan subsidi energi ini (BBM dan TDL), pemerintah
Indonesia sudah dikejar jadwal.
26. Kenaikan harga BBM ini merupakan
desakan dari lembaga dan negara asing untuk mempercepat liberalisasi
sektor hilir migas di Indonesia. Dengan demikian, pemain asing bisa
turut bermain dalam bisnis BBM di Indonesa.
27. Sejak tahun 2005 lalu, tiga
perusahaan asing sudah menyiapkan kesiapannya untuk membangun stasiun
pengisian bahan bakar umum (SPBU) di berbagai wilayah di Indonesia.
Ketiganya adalah Shell (milik Inggris dan Belanda), Petronas (Malaysia),
dan Total (Prancis). Pada tahun 2006, Dirjen Migas ESDM sudah mencatat,
setidaknya 25% perusahaan swasta (lokal dan asing) sudah mendapat ijin
prinsip ataupun ijin usaha untuk terlibat bisnis BBM.
28. Dua pemain asing utama, Shell dan
Petronas, berencana membangun ratusan SPBU untuk menyambut potensi
bisnis BBM itu: Shell berencana membangun 400 SPBU dan Petronas akan
membangun 500 SPBU. Sejumlah perusahaan swasta lokal juga sudah merintis
usaha yang sama.
29. Pada kenyataannya, menurut Institute
For Global Justice (IGJ), sebanyak 176 negara di dunia masih memberikan
subsidi energi. Diantara negara itu: Amerika Serikat sebesar $502
billion, China sebesar $279 billion, dan Russia sebesar $116 billion.
Subsidi BBM di negara maju ini terkait erat dengan kebijakan industri
dan perdagangan mereka.
30. Negara-negara kaya energi lainnya
berhasil membuat harga jual BBM mereka sangat rendah: Venezuela (0,08
USD/Rp.774), Mesir (0,09 USD/Rp.871), Saudi Arabia (0,10 USD/Rp 968),
Qatar (0,12 USD/Rp 1,161), Bahrain (0,15 USD/Rp 1,452), Libya (0,15
USD/Rp 1,452), Turkmenistan (0,17 USD/Rp 1,645), Kuwait (0,17 USD/Rp
1,645), Aljazair (0,17 USD/Rp 1,645), dan Iran (0,21 USD/Rp 2,032).
Pemerintah mengklaim, kenaikan
harga BBM akan menguntungkan rakyat.Sayangnya, pemerintah tidak bisa
menjelaskan argumentasi itu lebih jauh. Pada kenyatannya, kenaikan harga
BBM justru akan menyengsarakan rakyat.
31. Kenaikan harga BBM akan memicu
kenaikan harga barang, termasuk kebutuhan pokok. Selanjut, kenaikan
harga barang ini akan memicu kenaikan biaya hidup lainnya, seperti sewa
kontrakan.
32. Kenaikan harga BBM akan mendorong
kenaikan tarif angkutan umum dan alat transportasi lainnya. Akibatnya,
pengeluaran rakyat untuk urusan transportasi akan meningkat, seperti
ongkos bepergian, transportasi berangkat ke tempat kerja, dan ongkos
transportasi anak bersekolah.
33. Kenaikan harga BBM akan membebani
industri berupa kenaikan biaya produksi. Tentu saja, untuk
mengimbanginya, pengusaha akan melakukan efisiensi. Pilihannya: mereka
akan memangkas kesejahteraan buruh atau mengurangi jumlah pekerja.
Dengan demikian, kenaikan harga BBM akan memicu penurunan kesejahteraan
dan gelombang PHK.
34. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM), yang jumlahnya mencapai 99,9% dari keseluruhan pelaku usaha di
Indonesia, akan terkena dampak kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM
jelas membuat biaya produksi UMKM yang menggunakan BBM akan meningkat.
Selain itu, biaya transportasi dan distribusi barang juga akan
meningkat.
Pemerintah berdalih, dampak
kenaikan harga BBM bisa ditekan dengan pemberian dana bantuan langsung
kepada rakyat miskin. Benarkah?
35. Kenaikan harga BBM akan memicu
kenaikan harga barang dan biaya hidup rakyat. Artinya, daya beli rakyat
akan merosot. Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) memperkirakan,
kenaikan harga BBM akan menyebabkan daya beli buruh akan menurun hingga
30 persen. Pengamat ekonomi, Yanuar Rizky, menambahkan kenaikan harga
BBM tidak hanya memukul kelompok masyarakat bawah, tetapi juga kelompok
menengah tengah. Bahkan, sekitar 90 persen masyarakat Indonesia akan
menurun daya belinya.
36. Data menunjukkan tenaga kerja yang
betul-betul dianggap bekerja penuh (minimal 35 jam/minggu) hanya sekitar
70%, sedangkan sisanya adalah setengah penganggur dan penganggur
terbuka. Lebih dramatis lagi, mereka yang dianggap bekerja penuh
ternyata 65% bekerja di sektor informal dan hanya 35% bekerja di sektor
formal (BPS, 2011). Artinya, mereka ini sangat rentan terkena dampak
kenaikan harga BBM dan merosot tingkat kesejahteraannya.
37. Belajar dari pengalaman Bantuan
Langsung Tunai (BLT), sebagian besar warga miskin menggunakan dana BLT
untuk konsumsi selama beberapa hari saja. Padahal, dampak kenaikan harga
BBM berjangka panjang dan berdimensi luas.
38. Kenyataan juga menunjukkan, bahwa
pada awal 2006 (setahun setelah kenaikan harga BBM) jumlah orang miskin
melonjak menjadi 39,05 juta (17,75%). Artinya, program BLT saat itu
tidak berhasil menekan dampak kenaikan harga BBM.
39. BLT tidak membuat rakyat produktif
dan mandiri. Artinya, sekalipun rakyat diberi BLT, tidak ada peluang
mereka untuk keluar dari kemiskinan. Sebab, mereka tetap tidak punya
pekerjaan dan tidak punya akses terhadap alat produksi.
39. Sasaran penerima BLT ini sangat
sedikit dan tidak menjangkau seluruh rakyat yang terkena dampak kenaikan
harga BBM. Pada tahun 2005, ketika SBY menaikkan harga BBM dua kali,
jumlah penerima BLT hanya 19,1 juta keluarga.Sementara pada tahun 2012,
jumlah penerima BLSM hanya sekitar 18,2 juta keluarga.
40. sebagian besar dana program dana BLT
ini dapat melalui pinjaman luar negeri dengan bunga tinggi. Dengan
demikian, program ini tidak lebih sebagai strategi kapital untuk
mendorong permintaan dengan utang-konsumsi.
41. Lebih jauh lagi, program BLT hanya
melahirkan klientalisme. Masalahnya, seperti dalam kasus pemilu 2009,
BLT dijadikan alat kampanye politik dan dibagikan menjelang hari
pemilihan.
Menurut Menteri ESDM, kenaikan
harga BBM adalah keinginan masyarakat.Menteri dari Partai Demokrat ini
mengklaim menerima masukan dari banyak kelompok masyarakat. Faktanya:
42. Menteri ESDM Jero Wacik tida bisa
menunjukkan kelompok masyarakat yang mana yang menginginkan kenaikan
harga BBM. Selain itu, Jero Wacik juga tidak bisa membuktikan bahwa
aspirasi kelompok masyarakat dimaksud mewakili kepentingan seluruh
rakyat Indonesia.
43. Sejak isu kenaikan harga BBM muncul,
hampir setiap hari terjadi aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM
di berbagai tempat di seluruh Indonesia. Sebaliknya, kita belum pernah
menyaksikan adanya aksi demonstrasi mendukung kenaikan harga BBM.
44. Mekanisme terbaik untuk menentukan
apakah rakyat setuju atau tidak dengan kenaikan harga BBM adalah
referendum. Kita menantang SBY dan kroninya untuk menggelar referendum
guna membuktikan apakah rakyat setuju atau menolak kenaikan harga BBM.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar